Program Keluarga Harapan Diklaim Efektif Tekan Kemiskinan
Jakarta, Suara Maju — Pemerintah mengklaim Program Keluarga Harapan (PKH) efektif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, berdasarkan survei Kementerian Keuangan pada September 2017 lalu, jenis bantuan sosial PKH memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), angka kemiskinan turun tipis dari 10,96 persen menjadi 10,64 persen. Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang tercermin dari koefisien gini juga turun dari 0,408 menjadi 0,393.
Karena itu, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terus ditambah setiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah KPM hanya sebanyak 3,5 juta. Kemudian, pada akhir 2017 ditargetkan bisa mencapai 6 juta KPM dan tahun depan mencapai 10 juta KPM.
“Dari sisi anggaran. Tahun 2015, anggaran yang dialokasikan hanya Rp6,4 triliun, pada 2016 dan 2017 jumlah naik berkali lipat masing-masing Rp7,7 triliun dan Rp11,3 triliun. Pada 2018, pemerintah menaikkan hingga Rp17,3 triliun,” tutur Khofifah saat memaparkan pencapaian tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha Jakarta, Senin (23/10).
Menurut Khofifah, ada beberapa indikator utama untuk melihat efektifitas PKH sesuai hasil evaluasi Bank Dunia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Pertama, aksesibilitas KPM dalam hal pendidikan. Tercatat peningkatan kehadiran siswa Sekolah Dasar setelah menerima PHK sebesar 49,2 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 49,9 persen, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 30,9 persen.
Selain itu, terdapat kenaikan persentase anak yang melanjutkkan ke pendidikan menengah 8,8 persen serta berdampak pada penurunan jumlah pekerja anak. Kenaikan kehadiran pendidikan anak KPM berdampak pada kenaikan jumlah anak berprestasi dan penerima beasiswa Bidik Misi dan luar negeri.
Kedua, dalam hal konsumsi rumah tangga, konsumsi keluarga penerima PKH tercatat meningkat lebih dari 10 persen. Tidak hanya itu, belanja pangan untuk protein juga mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen.
Terakhir, dalam hal akses layanan masyarakat, jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan mengalami kenaikan signifikan sebesar 45 persen. Pemeriksaan kesehatan balita juga naik sebesar 47 persen.
Selain itu, dibandingkan sebelum mendapatkan PKH, jumlah kelahiran di fasilitas kesehatan juga naik sebesar 4,3 persen, kelahiran dibantu tenaga medis naik 6,1 persen, imunisasi lengkap sebanyak 4,5 persen. PKH juga mendukung penurunan angka kelahiran kerdil atau stunting sebanyak 2,7 persen.