Miris!! Dugaan Aliran Duit Ratusan Juta Ke APH dalam Kasus Komisioner KPU Mateng
Mamuju Tengah — Kasus dugaan pemalsuan dokumen pencalonan kepala daerah yang menjerat Komisioner KPU Mamuju Tengah, Imran, semakin memanas. Selain dugaan keterlibatan dalam verifikasi administrasi yang bermasalah, kini mencuat isu adanya aliran duit ratusan juta rupiah yang diduga masuk ke sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH) terkait penanganan kasus ini.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, dana tersebut diduga dilakukan oleh salah satu komisioner KPU Mamuju Tengah untuk mempengaruhi jalannya proses hukum, agar kasus yang menyeret salah satu calon kepala daerah dan oknum penyelenggara pemilu itu bisa dikendalikan atau bahkan tidak menyeret nama nama komisioner KPU Mamuju tengah yang lain. Dugaan transaksi tersebut dikabarkan berlangsung secara tertutup dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki akses terhadap proses penyidikan.
Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya indikasi transaksi mencurigakan antara pihak yang berkepentingan dalam Pilkada dengan beberapa oknum APH di wilayah Mamuju Tengah. “Informasi ini sudah lama beredar di kalangan tertentu. Ada dugaan uang ratusan juta mengalir, bukan cuma ke penyelenggara pemilu, tapi juga ke oknum aparat yang menangani kasus ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, PGK Sulawesi Barat mendesak Polda, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Agung RI untuk turun langsung mengawal proses hukum perkara ini. Mereka khawatir penanganan kasus bisa diintervensi oleh kepentingan tertentu jika dugaan aliran dana tersebut benar adanya. “Kalau benar ada aliran duit ke aparat, ini sudah mencederai kepercayaan masyarakat. Harus ada pengawasan ketat dari kejaksaan di atasnya,” ujar W salah satu unsur dari PGK
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan terkait dugaan aliran dana tersebut. Sementara proses terhadap, Imran, sudah masuk eksekusi.
Kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik, seiring kuatnya desakan masyarakat agar aparat penegak hukum berlaku tegas dan transparan tanpa pandang bulu.
Sumber : W