Anggota Paskibraka Lepas Hijab,Kokam Sulbar Kecam BPIP
Jakarta, 14 Agustus 2024 – Polemik kembali muncul menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, setelah beberapa anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 diminta untuk melepas hijabnya selama pemusatan pelatihan. Insiden ini memicu reaksi keras dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Sulawesi Barat Hadi Putra, yang mengecam tindakan tersebut dan menyalahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Menurut laporan yang beredar, kejadian ini terjadi di tengah persiapan intensif anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Anggota Paskibraka yang mengenakan hijab tersebut diduga diharuskan melepas hijabnya dengan alasan keseragaman dan ini terlihat pada prosesi saat Di IKN Langkah ini kemudian dikecam oleh berbagai pihak, termasuk Kokam Sulawesi Barat, yang melihatnya sebagai tindakan yang melanggar hak kebebasan beragama.
“Kami sangat kecewa dan mengecam keras tindakan untuk melepas hijab. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agamanya, yang seharusnya dilindungi oleh negara,” ujar Komandan Kokam Sulawesi Barat yang juga merupakan Purna Paskibraka dalam pernyataan resminya. Ia juga menegaskan bahwa BPIP harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan meminta agar segera dilakukan investigasi menyeluruh untuk menghindari hal serupa terjadi di masa mendatang.
BPIP, yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan Paskibraka, wajib segera memberikan tanggapan terkait insiden ini.
Insiden ini memicu perdebatan yang meluas di media sosial, dengan banyak netizen yang menyatakan solidaritas mereka kepada anggota Paskibraka yang diminta melepas hijab. Beberapa tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan turut menyuarakan keprihatinan mereka dan meminta pemerintah untuk lebih peka dalam menangani isu-isu sensitif terkait kebebasan beragama.
Peristiwa ini juga menambah tekanan terhadap BPIP, yang sebelumnya sudah berada dalam sorotan publik terkait berbagai isu lainnya. Sebagai lembaga yang bertugas mengawal ideologi Pancasila, BPIP diharapkan dapat menjadi teladan dalam menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara, termasuk dalam hal kebebasan beragama.
Kejadian ini semakin menambah kompleksitas persiapan upacara Hari Kemerdekaan, yang seharusnya menjadi momen persatuan dan refleksi atas keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat kini menunggu tindak lanjut dari BPIP dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.